Friday, May 25, 2012

Ujian dalam Mempertahankan “Bhinneka Tunggal Ika”


Para pendiri bangsa ini dengan pemikiran visionernya telah memikirkan fondasi bangsa yang kuat agar tak retak dengan berbagai cobaan dan benturan dari dalam maupun dari luar. Pancasila dan UUD 1945 diharapkan menjadi panduan yang tepat bagi kelangsungan negara besar dan majemuk ini. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang berarti 'berbeda-beda tetapi tetap satu' menjadi semboyan yang begitu agung dan sebuah pengakuan serta kesadaran bahwa bangsa Indonesia memang terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa dan agama, oleh karena itu generasi-generasi terdahulu mengharapkan agar generasi sekarang dan mendatang tetap menjaga semua berpedaan itu dalam keharmonisan. Inginkah bangsa Indonesia yang merupakan negara terbesar di Asia Tenggara ini terpecah seperti negara Yugoslavia di masa lalu? Tentu saja kita tidak ingin hal itu terjadi.


Jika kita melihat keadaan sekarang dengan maraknya masalah yang terjadi dalam salah satu poin perbedaan yang dimiliki bangsa ini, yaitu agama, kita harus merasa sangat khawatir. Negara kita mengakui semua agama seperti yang juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Sidang Universal Periodical Review PBB Indonesia di Jenewa, Swiss. Beliau juga menyatakan bahwa UU no 1 PNPS 1965 adalah untuk melindungi 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu, tetapi hingga kini benturan antara mayoritas dan minoritas agama masih terus terjadi yang dapat mengancam persatuan bangsa dan bahkan melanggar Hak Asasi Manusia.

Kasus yang baru-baru ini menjadi perhatian publik bahkan dunia adalah kasus GKI Yasmin, sebuah gereja di Bogor. Kasus intoleransi ini berawal dari penutupan gereja yang diperintahkan oleh pemerintah setempat meskipun Mahkamah Agung meminta pemda untuk membukanya. Perbedaan perintah itu menimbulkan gesekan antara jemaat gereja dan para pemrotes. Selain itu, di Bekasi juga ada permasalahan perijinan pembangunan gereja HKBP Filadelfia yang mendapatkan tentangan dari masyarakat sekitar. Hal-hal seperti itu harus diselesaikan pemerintah dengan tuntas dan baik. Jangan dibiarkan berlarut-larut karena ada kemungkinan menjadi konflik horizontal dalam masyarakat.


Memang tidak mudah dan sikap hati-hati sangat diperlukan dalam menyelesaikan konflik agama seperti itu. Para aktivis HAM, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang berkonflik harus berpedoman pada hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Jika memang pihak minoritas benar-benar menyalahi peraturan, hukum harus tetap ditegakkan. Namun pihak mayoritas juga diharapkan tidak melakukan tindakan kekerasan dalam menyampaikan aspirasinya dan jika memang pihak minoritas melakukan prosedur yang tepat dan tidak melanggar hukum, pihak mayoritas harus legowo menerimanya, misalnya dengan mempersilahkan pembangunan rumah ibadah.

Kasus lainnya yang berhubungan dengan agama adalah adanya kekerasan yang dilakukan oleh organisasi tertentu yang mengatasnamakan agama. Kelompok tersebut telah berkali-kali melakukan tindak kekerasan kepada orang-orang yang mereka anggap “melakukan tindakan salah”. Negara harus tegas menindak para pelanggar hukum dan pelanggar HAM tersebut, meskipun pelanggar itu adalah suatu ormas yang mempunyai pendukung banyak. Jika negara melalui aparatur negaranya yakni Polri takut atau tidak bertindak tegas terhadap kelompok tersebut, akan jadi seperti apa Indonesia nanti?

Agama adalah isu yang sangat sensitif dan bagian dari Hak Asasi Manusia karena manusia bebas memilih agama apa yang akan mereka anut dan yakini. Setiap manusia pun berhak untuk beribadah apalagi negara ini telah menjaminnya dalam undang-undang. Jangan sampai kekerasan merajalela dan jangan sampai isu agama memecahbelah bangsa ini. Harus diakui memang tidak mudah mengatasi permasalahan HAM dan agama di Indonesia yang baru saja 14 tahun lepas dari belenggu otoriter. Harus diakui pula bahwa pemerintah kita banyak melakukan kemajuan.

Berbagai kelompok pembela HAM, ormas, kelompok agama, pemerintah dan masyarakat luas sebaiknya saling bekerja sama untuk mengatasi berbagai permasalahan HAM dan agama di Indonesia dengan tetap mengutamakan toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa. Bhinekka Tunggal Ika adalah sebuah semboyan yang dengan gagahnya dicengkram oleh burung garuda sebagai lambang negara. Semboyan ini merupakan kebanggan kita sebagai suatu negara dengan keberagaman yang sangat tinggi. Dalam sidang UPR di Swiss tersebut, negara-negara lain contohnya Srilanka mengakui Indonesia adalah negara yang multi-etnik, multi-agama, multi-budaya, dan pasti tidak mudah menegakkan HAM.



Permasalahan HAM begitu rumit sehingga negara yang dianggap merupakan penegak HAM yakni Amerika Serikat sendiri juga tak lepas dari masalah pelanggaran HAM dengan adanya laporan Amnesty Internasional yang mencatat bahwa ada penganiayaan di penjara-penjara AS yang ada di Irak, Afganistan, Guantanamo, dan ditempat-tempat lain. Meskipun demikian, dengan kerjasama berbagai pihak tadi, Indonesia pasti bisa mengatasi permasalahan HAM dan agama yang ada sebagai ujian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah negara kepulauan terbesar di dunia ini dapat tetap utuh dengan memegang semboyan Bhinneka Tunggal Ika hingga 50 atau 100 tahun ke depan? Semuanya ada di tangan kita, bangsa Indonesia sendiri.

References:
http://twitter.com/#!/hrw_id
http://www.hrw.org/asia/indonesia
http://www.indonesiancommunity.net/img/logo/Peta%20idn.png
http://media.vivanews.com/thumbs2/2010/03/02/85945_suasana_sidang_tahunan_dewan_ham_pbb_di_jenewa__swiss_641_452.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2479/3701101870_c4dae1d914.jpg 



No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...