Aku, Ibu Peri dan DPD

Suatu ketika pada tengah malam, seorang mahasiswa semester akhir yang bernama Ricky sedang mengerjakan skripsinya. Dia stress dan tak tahu harus menulis apalagi.

Ricky: “Arrrggh.....bingung...!! Tuhan bantu aku....!”

Tiba-tiba muncul seberkas cahaya dalam kegelapan, munculah seorang peri.

Ricky: “Hah? Kmu siapa?”

Peri: “Aku ibu peri yang akan menolongmu...”

-”Apa???! Jadi peri bisa menolongku dan membuat skripsiku selesai dalam sekejap?

-Oh tidak bisa...! Saya masih lelah, baru saja mendatangi seorang anggota DPD di Jakarta.

-Hah? Trus untuk apa ibu peri datang kesini kalau tidak bisa membantuku?!

-Aku ingin meminta pendapatmu sekarang, besok ibu peri datang lagi untuk membantu skripsimu. Bagaimana?

-Pendapat apa?

-Ibu peri belum selesai membantu anggota DPD itu. Seandainya kamu jadi anggota DPD negara ini, apa yang mau kamu lakukan?

-Dalam UU no 27/2009 mengatur bahwa DPD mengurusi bidang otonomi daerah dan pendidikan. Dalam Otda, pendidikan hingga SMA menjadi tanggung jawab daerah. Banyak daerah yang kesulitan memenuhi sarana dan prasarana pendidikan. Saya akan melihat kondisi pendidikan di kabupaten-kabupaten dan bekerja sama dengan Pemprop, pemerintah pusat, LSM, perguruan tinggi negeri maupun swasta. Juga dengan perusahaan-perusahaan negara, swasta maupun asing yang ada di daerah untuk membantu mengatasi permasalahan pendidikan yang ada. Mereka mempunyai social responsibility tetapi juga diperlukan wadah agar kontribusi mereka sejalan dengan pembangunan di daerah. Anggota DPD harus bisa menjembatani kontribusi mereka dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat di daerah. Misalnya dengan membantu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, mengadakan pelatihan ibu-ibu rumah tangga dan mengembangkan UKM untuk pengangguran dan bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.

-Trus apalagi yang akan kamu lakukan?

-Saya juga ingin mengembangkan community hearing. Komunitas yang bersifat informal tetapi ada bantuan advokasi, di mana penduduk secara bebas dan terbuka dapat mengemukakan pendapat dan kerisauannya. Anggota DPD harus bisa menyampaikan aspirasi mereka ke tingkat Pemda, Pemprop dan pemerintah pusat. Dengan demikian rakyat juga belajar berdemokrasi dan tetap meneruskan tradisi musyawarah, jangan sampai terjadi seperti kasus di Mesuji dan Bima. Jangan sampai provokator-provokator dengan mudah menghasut rakyat awam untuk melakukan kekerasan tetapi juga jangan biarkan raja-raja kecil di daerah menindas rakyat yang tidak berdaya. Penerapan Otda berpotensi menceraiberaikan rasa persaudaraan di tengah masyarakat akibat konflik kepentingan. Maka dengan komunitas itu kita dapat membicarakan permasalahan rakyat di daerah dan mengundang pihak terkait agar tidak timbul masalah yang lebih serius. Saya juga ingin bekerjasama dengan pers pusat dan daerah. Pers dapat melakukan tranformasi sosial melalui penyebaran informasi dari dan kepada masyarakat melalui media massa. Kekuatan pers yang disebut sebagai fourth estate atau kekuatan keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat dimanfaatkan untuk membongkar berbagai fakta dan kondisi masyarakat di daerah dan memastikan pemerintah daerah dan pusat bekerja dengan baik dan berpihak kepada rakyat. Kira-kira itu yang akan saya lakukan...

-Oh begitu...baiklah. Terima kasih atas idenya. Saya akan datang lagi besok malam untuk membantumu. Sampai jumpa!”

Ibu peri langsung menghilang...

Keesokan harinya....

Ricky: “Waah....saya sampai ketiduran di depan komputer... Waduh skripsi belum beres nih, besok sudah harus bimbingan... Huff”

Ternyata itu semua hanyalah mimpi...