Wednesday, December 28, 2011

Aku, Ibu Peri dan DPD

Suatu ketika pada tengah malam, seorang mahasiswa semester akhir yang bernama Ricky sedang mengerjakan skripsinya. Dia stress dan tak tahu harus menulis apalagi.

Ricky: “Arrrggh.....bingung...!! Tuhan bantu aku....!”

Tiba-tiba muncul seberkas cahaya dalam kegelapan, munculah seorang peri.

Ricky: “Hah? Kmu siapa?”

Peri: “Aku ibu peri yang akan menolongmu...”

-”Apa???! Jadi peri bisa menolongku dan membuat skripsiku selesai dalam sekejap?

-Oh tidak bisa...! Saya masih lelah, baru saja mendatangi seorang anggota DPD di Jakarta.

-Hah? Trus untuk apa ibu peri datang kesini kalau tidak bisa membantuku?!

-Aku ingin meminta pendapatmu sekarang, besok ibu peri datang lagi untuk membantu skripsimu. Bagaimana?

-Pendapat apa?

-Ibu peri belum selesai membantu anggota DPD itu. Seandainya kamu jadi anggota DPD negara ini, apa yang mau kamu lakukan?


-Dalam UU no 27/2009 mengatur bahwa DPD mengurusi bidang otonomi daerah dan pendidikan. Dalam Otda, pendidikan hingga SMA menjadi tanggung jawab daerah. Banyak daerah yang kesulitan memenuhi sarana dan prasarana pendidikan. Saya akan melihat kondisi pendidikan di kabupaten-kabupaten dan bekerja sama dengan Pemprop, pemerintah pusat, LSM, perguruan tinggi negeri maupun swasta. Juga dengan perusahaan-perusahaan negara, swasta maupun asing yang ada di daerah untuk membantu mengatasi permasalahan pendidikan yang ada. Mereka mempunyai social responsibility tetapi juga diperlukan wadah agar kontribusi mereka sejalan dengan pembangunan di daerah. Anggota DPD harus bisa menjembatani kontribusi mereka dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat di daerah. Misalnya dengan membantu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, mengadakan pelatihan ibu-ibu rumah tangga dan mengembangkan UKM untuk pengangguran dan bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.

-Trus apalagi yang akan kamu lakukan?

-Saya juga ingin mengembangkan community hearing. Komunitas yang bersifat informal tetapi ada bantuan advokasi, di mana penduduk secara bebas dan terbuka dapat mengemukakan pendapat dan kerisauannya. Anggota DPD harus bisa menyampaikan aspirasi mereka ke tingkat Pemda, Pemprop dan pemerintah pusat. Dengan demikian rakyat juga belajar berdemokrasi dan tetap meneruskan tradisi musyawarah, jangan sampai terjadi seperti kasus di Mesuji dan Bima. Jangan sampai provokator-provokator dengan mudah menghasut rakyat awam untuk melakukan kekerasan tetapi juga jangan biarkan raja-raja kecil di daerah menindas rakyat yang tidak berdaya. Penerapan Otda berpotensi menceraiberaikan rasa persaudaraan di tengah masyarakat akibat konflik kepentingan. Maka dengan komunitas itu kita dapat membicarakan permasalahan rakyat di daerah dan mengundang pihak terkait agar tidak timbul masalah yang lebih serius. Saya juga ingin bekerjasama dengan pers pusat dan daerah. Pers dapat melakukan tranformasi sosial melalui penyebaran informasi dari dan kepada masyarakat melalui media massa. Kekuatan pers yang disebut sebagai fourth estate atau kekuatan keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat dimanfaatkan untuk membongkar berbagai fakta dan kondisi masyarakat di daerah dan memastikan pemerintah daerah dan pusat bekerja dengan baik dan berpihak kepada rakyat. Kira-kira itu yang akan saya lakukan...


-Oh begitu...baiklah. Terima kasih atas idenya. Saya akan datang lagi besok malam untuk membantumu. Sampai jumpa!”

Ibu peri langsung menghilang...

Keesokan harinya....



Ricky: “Waah....saya sampai ketiduran di depan komputer... Waduh skripsi belum beres nih, besok sudah harus bimbingan... Huff”

Ternyata itu semua hanyalah mimpi...

DPD: Dahulukan Pendidikan Daerah!

   
   Sebagai seorang anak bangsa pastinya kita tidak hanya mempunyai rasa nasionalisme, tetapi juga memiliki rasa kedaerahan, rasa cinta terhadap daerah kita. Siapa yang tidak ingin daerah asal kita berkembang dan maju? Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah badan negara yang mengurusi aspirasi, pembangunan dan pengembangan daerah. Seandainya saya menjadi anggota DPD RI tentunya saya akan lebih bebas dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakilkan karena saya tidak mempunyai kepentingan partai politik ataupun golongan dan  saya dipilih langsung oleh rakyat ditambah saya juga bekerja atas rasa cinta terhadap daerah saya. 

    Fungsi dan wewenang DPD tak sekuat DPR dan tak seperti senat di negara lain, oleh karena itu jika saya menjadi anggota DPD, saya akan terus memperjuangkan perubahan UU no. 27 tahun 2009 dan RUU Pemilu agar DPD mempunyai kewenangan lebih untuk dapat memperjuangkan kepentingan daerah dengan lebih optimal. Perubahan UU tersebut sangat penting bagi peran DPD di masa depan.
    
Wewenang DPD dibatasi hanya mencakup beberapa bidang saja seperti yang tercantum dalam UU no. 27/2009, saya akan lebih fokus dalam bidang pendidikan dan mengajak anggota DPD lainnya untuk memperhatikan kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing selain juga mengurus masalah daerah lainnya. Mengapa saya fokus dalam bidang pendidikan? Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, jika ada pendidikan yang baik maka akan tersedia SDM yang berkualitas yang siap untuk berkontribusi dalam pembanguanan daerah dan negaranya. Di era otonomi daerah, urusan pendidikan dari tingkat TK hingga SLTA menjadi tanggung jawab daerah, hanya perguruan tinggi yang masih dipegang Pusat. Seringkali daerah masih mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya ini. Jika kita perbaiki kualitas pendidikan di daerah, kita tidak akan tertinggal dari negara tetangga seperti sekarang ini, apalagi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menempati peringkat 124 dari 187 negara.

    Ketika saya KKN dan mengunjungi beberapa sekolah di daerah, mereka mengeluhkan kondisi sekolah yang kurang baik, fasilitas sekolah yang kurang memadai, dan kekurangan buku. Saya rasa permasalahan itu dialami oleh semua daerah di Indonesia. Untuk mengatasinya saya akan bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan juga dengan berbagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan untuk bersama-sama membangun sekolah-sekolah yang rusak, melengkapi kekurangan buku dan fasilitas penunjang lainnya juga memperhatikan kesejahteraan para guru di daerah. Dengan DPD yang memiliki fungsi pengawasan, saya juga akan mengawasi penyaluran dana BOS dari pusat dan juga penyaluran dana 20% APBN untuk bidang pendidikan dengan bantuan BPK dan ICW. Tak lupa saya akan sering mengunjungi daerah untuk melihat progres kerja DPD dan pemerintah. 

                                 (Pentingnya pendidikan bagi bangsa Amerika)

    Mungkin hasil dari pembangunan bidang pendidikan ini tidak akan langsung dirasakan oleh rakyat, tetapi pendidikan merupakan investasi masa depan suatu bangsa. Daerah juga akan lebih maju jika rakyatnya berpendidikan. Negara-negara Barat dapat semaju sekarang karena mereka sangat memperhatikan pendidikannya. Seperti kutipan dari Tony Blair, “Ask me my three priorities for Government, and I tell you: education, education and education.” Nelson Mandela pun pernah berkata “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. Ayo kita ubah Indonesia menjadi negara yang lebih baik dengan pendidikan berkualitas di daerah!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...